Keamanan pangan bpom.pdf

menghentikan proses penurunan mutu bahan pangan, yaitu manajemen keamanan pangan dan analisis mutu. Manajemen pangan ditujukan untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi. Manajemen keamanan pangan diwujudkan dengan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT). Pnerapan Manajemen Mutu Terpadu terdiri dari tiga komponen yang

menjamin keamanan pangan 2 Tujuan Jaminan mutu Ketahanan manajemen mutu internal 3. Sasaran Kepuasan pelanggam/costumer Pangan yang memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan 4. Ruang lingkup Meliputi semua produk dan jasa meliputi produk pangan saja 5. Skema operasi Instalasi sistem mutu dari pemasok hingga delivery Lokasi CCP dan monitoring 4 Jul 2018 Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI,2016) pada 2 http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Binder_Volume1-1.pdf.

30 Jan 2018 Pangan wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan Sertifikat. Produksi this article refers to the study of BPOM regulatory literature, especially about domestic /20171027/RTN_TW_II_2017.pdf.

kebersihan serta keamanan makanan untuk terhindar dari keracunan dan penyakit-penyakit. (1) Sanitasi pangan/makanan adalah upaya untuk mencegah kemungkinan bertumbuhnya dan berkembang jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. (24) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK … Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. c. Koordinator . Management Representative. adalah pejabat setingkat Eselon II Badan POM yang ditunjuk; d. Deputi Koordinator . Management Representative. adalah pejabat setingkat Eselon II atau Eselon III Badan POM . BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA Info Lembaga Pom - id.scribd.com pameran, demo regulasi keamanan pangan, · Di Malang, untuk Keamanan Pangan, penelitian dan pengembangan, mengetahui paparan BTP Kunjungan, dll. serta komite keamanan pangan ( B a h a n Ta m b a h a n o Promosi keamanan nasional yang melibatkan Pangan) pada pangan pangan bagi penjual pemerintah, produsen, konsumen jajanan.

Pemerintah Daerah khususnya mengenai Keamanan Pangan dan Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Pangan dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di Kabupaten Lampung Tengah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup kerjasama ini mencakup : a. Pengembangan tenaga Penyuluh Keamanan Pangan. b.

5 Kunci Keamanan Pangan ini jika diterapkan oleh masyarakat sebagai pilar utama Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, maka masa depan bangsa akan gemilang karena masyarakatnya hidup sehat. Bersama kita wujudkan keamanan pangan dimulai dari diri … KEAMANAN PANGAN UNTUK INDONESIA SEHAT - POM Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK … Keamanan Pangan – Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Industri pangan merupakan salah satu faktor penentu beredarnya pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan Pemerintah. Seiring meningkatnya kesadaran keamanan pangan di seluruh dunia, menjadikan keamanan pangan semakin penting dan vital peranannya II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Keamanan Pangan 2.1. Keamanan Pangan Keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen jika disiapkan atau dimakan sesuai dengan maksud dan penggunaannya (FAO/WHO 1997). Sedangkan definisi keamanan pangan menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan

menyelesaikan penulisan modul untuk Praktikum Keamanan Pangan (V3AI 224P). Mata praktikum ini dirancang sebagai mata praktikum wajib dan terintergrasi dengan Mata Kuliah Keamanan Pangan (VAI 224) yang mencakup dasar-dasar tentang Keamanan Pangan suatu produk yang berbasis pada industri pertanian. Materi

Batasan Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan - … SNI 7388-2009 - Batasan Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK … Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor Farmasi (Lembaran Negara Republik - 3 - Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran registrasipangan.pom.go.id 16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses

(1) Zat Kontak Pangan dan Bahan Kontak Pangan selain yang tercantum dalam Lampiran 2A dan Lampiran 2B hanya dapat digunakan sebagai Kemasan Pangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan. (2) Persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian keamanan Kemasan Pangan. Home - Direktorat Standardisasi Produk Pangan Dalam rangka advokasi dan sosialisasi regulasi keamanan, mutu, gizi standar pangan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan bekerja sama dengan Balai Besar POM di Banda Aceh menyelenggarakan kegiatan advokasi BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten. 13. MODUL PRAKTIKUM KEAMANAN PANGAN V3AI 224P

Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM Oct 21, 2016 · Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM 1. KEBIJAKAN KEAMANAN DAN PELABELAN PANGAN HASIL PERTANIAN Disampaikan pada: Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKPD) Bandung, 20 Oktober 2016 Disampaikan Oleh: Ir. Gasilan Kasubdit Standardisasi Bahan Baku dan BTP Direktorat Standardisasi Produk Pangan Badan Pengawas Obat … No.1825, 2014 BADAN POM. Kemasan Pangan. Pengawasan ... no.1825, 2014 badan pom. kemasan pangan. pengawasan. perubahan. peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor hk.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang pengawasan kemasan pangan dengan rahmat tuhan yang maha esa, (PDF) Bahan Ajar Pengawasan Mutu Pangan | Fadlan Hidayat ...

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA-2- 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Pengertian Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) | Data Rental c) Bahan pangan yang tercecer harus segera dibersihkan karena dapat mengundang masuknya hama. d) Industri harus memeriksa lingkungan dari kemungkinan timbulnya sarang hama 2) Pemberantasan hama a) Pemberantasan hama dilakukan dengan cara yang tidak mempengaruhi mutu dan keamanan pangan. Jl. Sukun Raya No. 41A Banyumanik Semarang Jl. Madukoro ... (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan dan Mutu Pangan guna mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, sehingga Keamanan Pangan terjamin (UU no. 18 tahun 2012 pasal 71 dan 86) Selain itu, san